Bangun sistem halal yang mampu menjaga kehalalan bahan, fasilitas, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk secara konsisten.
DCKONSULTAN mendampingi perusahaan mulai dari gap assessment, pemetaan proses bisnis, pemeriksaan bahan, penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal, pembentukan Tim Manajemen Halal, pendampingan Penyelia Halal, audit internal, kaji ulang manajemen, final assessment, pengajuan melalui SIHALAL hingga pendampingan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.
Banyak perusahaan menganggap sertifikasi halal cukup dilakukan dengan mengumpulkan sertifikat halal bahan baku dan mengunggah dokumen ke dalam sistem.
Padahal risiko ketidaksesuaian halal dapat muncul pada seluruh rantai proses.
Masalah yang sering ditemukan antara lain:
Sertifikasi halal membutuhkan sistem yang menghubungkan manajemen, purchasing, research and development, produksi, quality assurance, warehouse, engineering, sanitasi, pemasaran, distribusi, serta pemasok.
DCKONSULTAN memulai pendampingan dari aliran bahan dan proses aktual. Dokumen disusun setelah produk, bahan, pemasok, fasilitas, dan titik risiko dipahami.
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan.
Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
Proses Produk Halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup:
Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH merupakan sistem terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, serta prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan Proses Produk Halal.
Mulai 18 Oktober 2026, penahapan kewajiban halal diperluas untuk sejumlah kategori produk.
Kategori tersebut mencakup:
Untuk pelaku usaha menengah dan besar pada kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, kewajiban tersebut telah berlaku sejak Oktober 2024. Bagi UMK pada kategori terkait, masa penahapan berjalan sampai 17 Oktober 2026.
Perusahaan perlu mempersiapkan sertifikasi lebih awal karena kesiapan bahan, pemasok, Penyelia Halal, fasilitas, dokumen, serta rekaman implementasi tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
Kriteria SJPH dibangun atas lima kerangka dasar:
Kelima kriteria tersebut harus diterapkan sebagai satu sistem. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki bahan bersertifikat halal apabila proses, fasilitas, produk, pelabelan, monitoring, dan pengendalian perubahannya belum memadai.
Penerapannya dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis produk. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, tetapi wajib diberi keterangan tidak halal.
Sampaikan kategori produk, jumlah produk, jumlah bahan, pemasok, lokasi, fasilitas, dan target sertifikasi kepada DCKONSULTAN. Tim akan melakukan review awal untuk menentukan: skema sertifikasi; ruang lingkup; kebutuhan gap assessment; kebutuhan review bahan; kebutuhan Penyelia Halal; kebutuhan dokumentasi; kebutuhan pelatihan; kebutuhan kunjungan; deliverable; estimasi waktu; penawaran biaya.
DCKONSULTAN menyediakan jasa konsultansi, pelatihan, audit internal, gap assessment, final assessment dan pendampingan proses sertifikasi. DCKONSULTAN bukan Certification Body dan tidak menerbitkan ISO. Keputusan sertifikasi, akreditasi, registrasi atau persetujuan berada pada lembaga independen atau otoritas yang berwenang.
Dapatkan update artikel ISO, training terbaru, dan promo khusus.