Pendampingan SNI untuk manufacturer luar negeri, pemilik merek dan perusahaan Indonesia
DCKONSULTAN menyediakan Jasa Konsultansi SNI Produk Impor untuk membantu manufacturer luar negeri dan perusahaan di Indonesia mempersiapkan produk sebelum dipasarkan di Indonesia apabila produk tersebut termasuk dalam ruang lingkup pemberlakuan SNI secara wajib.
Layanan sesuai untuk:
manufacturer luar negeri;
perusahaan Indonesia yang akan mengimpor produk;
pemilik merek;
Perwakilan Resmi;
OEM;
ODM;
private label;
perusahaan maklon;
distributor;
principal;
perusahaan yang akan meluncurkan produk impor baru di Indonesia.
Tidak semua produk impor wajib memiliki sertifikasi SNI.
Suatu produk perlu memenuhi SNI secara wajib apabila produk tersebut masuk dalam ruang lingkup regulasi yang memberlakukan SNI secara wajib.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan:
nama barang;
HS Code;
nama dagang; atau
informasi dari supplier.
HS Code tetap penting, tetapi harus dibaca bersama uraian produk dan ruang lingkup teknis dalam regulasi.
Mengapa SNI harus diperiksa sebelum produk diimpor?
Untuk produk yang termasuk SNI Wajib, perusahaan perlu mengetahui jalur sertifikasinya sebelum melakukan keputusan komersial besar seperti:
membeli produk dalam jumlah besar;
menandatangani kontrak manufacturer;
melakukan pembayaran produksi;
mencetak kemasan;
mengirim kontainer;
menunjuk importer;
menunjuk distributor;
mendaftarkan merek;
menentukan model yang akan dijual.
Jika assessment dilakukan terlambat, perusahaan dapat menghadapi kondisi seperti:
produk masuk SNI Wajib tetapi sertifikasi belum tersedia;
manufacturer tidak memenuhi persyaratan;
pabrik belum menerapkan sistem mutu yang dipersyaratkan;
salah menentukan SNI;
model tidak tercakup pada scope;
pengujian harus diulang;
merek tidak sesuai struktur sertifikasi;
Perwakilan Resmi belum tersedia;
audit pabrik tidak siap;
dokumen luar negeri belum memenuhi ketentuan;
barang sudah diproduksi tetapi spesifikasi tidak memenuhi SNI.
Siapa yang terlibat dalam proses SNI produk impor?
Struktur proses produk impor dapat berbeda untuk setiap regulasi.Pada sejumlah regulasi SNI Wajib Kementerian Perindustrian terbaru, terdapat beberapa pihak yang perlu dibedakan.
Produsen di Luar Negeri
Manufacturer adalah perusahaan di luar Indonesia yang secara nyata memproduksi barang.Pada contoh regulasi Elektronika Rumah Tangga, Sertifikat SNI diterbitkan untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang dinyatakan mampu memproduksi produk sesuai ketentuan SNI.Karena itu: Improtir tidak otomatis menajdi manufacturer atau pemegang Sertifikat SNI. Struktur pemegang sertifikat harus mengikuti regulasi produknya.
Perwakilan Resmi
Beberapa regulasi terbaru mensyaratkan Produsen di Luar Negeri menggunakan Perwakilan resmi di Indonesia. Pada Permenperin Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Elektronika Rumah Tangga, Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi. Regulasi tersebut juga mengatur persyaratan seperti akun SIINas, lisensi merek dan penguasaan gudang dalam kondisi yang ditetapkan.Permohonan Sertifikat SNI dalam regulasi tersebut diajukan oleh Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi secara elektronik melalui SIINas.Ketentuan Perwakilan Resmi harus selalu diperiksa terhadap regulasi produk masing-masing.
Importir
Importer menangani kegiatan importasi sesuai kewenangan dan regulasi perdagangan yang berlaku.Pada skema tertentu, Perwakilan Resmi dapat sekaligus bertindak sebagai importer atau menunjuk importer lain. Contohnya, Permenperin 7/2025 mengatur bahwa Perwakilan Resmi yang tidak bertindak sebagai importer dapat menunjuk lebih dari satu importer, dengan ketentuan perubahan data importer juga harus dikelola.Ketentuan tersebut bersifat spesifik terhadap regulasi terkait dan tidak boleh diterapkan otomatis pada seluruh produk SNI Wajib.
LSPro
Lembaga Sertifikasi Produk atau LSPro melakukan penilaian kesesuaian sesuai ruang lingkup dan skema sertifikasinya.Dalam proses SIINas untuk SNI Wajib Kementerian Perindustrian, pemohon memilih SNI dan LSPro yang melakukan penilaian kesesuaian. Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, proses diteruskan kepada LSPro.
Laboratorium Penguji
Pengujian resmi dilakukan oleh laboratorium yang memenuhi persyaratan skema sertifikasi.DCKONSULTAN membantu pada sisi:
penentuan readiness;
pemeriksaan model;
product grouping;
technical documentation;
sample preparation;
review hasil;
corrective action.
Hal yang harus diperhatikan terkait SNI Impor
Perwakilan Resmi untuk manufacturer luar negeri
Pada beberapa regulasi Kementerian Perindustrian terbaru, Perwakilan Resmi menjadi penghubung formal antara Produsen di Luar Negeri dan sistem sertifikasi Indonesia.
Sebagai contoh, ketentuan Elektronika Rumah Tangga mensyaratkan Produsen di Luar Negeri menunjuk satu Perwakilan Resmi serta menetapkan persyaratan mengenai lisensi merek, gudang dan akun SIINas.
Kementerian Perindustrian juga menjelaskan bahwa salah satu pola baru regulasi standardisasi wajib adalah penguatan tanggung jawab Perwakilan Resmi terhadap produk yang dihasilkan manufacturer luar negeri.
Manufacturer luar negeri yang memiliki banyak pabrik
Satu perusahaan dapat mempunyai beberapa manufacturing sites.
Hal ini harus diinformasikan sejak awal.
Dalam Permenperin 7/2025, misalnya, Produsen di Luar Negeri yang mempunyai lebih dari satu lokasi produksi harus mengajukan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.
Jangan menganggap satu sertifikat manufacturer otomatis mencakup seluruh factory group.
Untuk perusahaan yang belum mengetahui status produknya.
Foreign Manufacturer Gap Assessment
Untuk pabrik luar negeri yang akan menjalani sertifikasi.
Imported Product Certification Readiness
Pendampingan secara lengkap mulai gap assessment sampai terbit sertifikat SNI
Product Grouping Assessment
Untuk manufacturer dengan banyak model.
SNI Pre-Audit
Untuk manufacturer yang sudah mempunyai jadwal audit.
Mengapa memilih DCKONSULTAN
Product regulatory assessment terlebih dahulu
Perusahaan tidak langsung diarahkan ke pengujian tanpa mengetahui scope regulasinya.
Mendukung manufacturer luar negeri
Dokumen dan factory readiness diperiksa dari sisi manufacturer.
Mendukung perusahaan Indonesia
Struktur Perwakilan Resmi, importer dan brand dapat dipetakan sejak awal.
Technical dan management system assessment
Pendampingan tidak hanya mengurus formulir.
Product grouping
Model dapat dipetakan sebelum biaya testing dikeluarkan.
Pre-audit
Gap dicari sebelum auditor sertifikasi datang.
Corrective action
Pendampingan dapat dilanjutkan terhadap temuan audit atau hasil uji.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua barang impor wajib SNI?
Tidak. Hanya produk yang masuk ruang lingkup pemberlakuan SNI Wajib yang harus mengikuti kewajiban terkait.
Apakah HS Code cukup untuk menentukan SNI Wajib?
Tidak selalu. HS Code perlu dibaca bersama deskripsi teknis, fungsi, spesifikasi dan ruang lingkup regulasi.
Siapa yang mendapatkan Sertifikat SNI untuk produk impor?
Tergantung regulasi produknya. Pada sejumlah regulasi Kementerian Perindustrian terbaru, Sertifikat SNI diterbitkan kepada Produsen di Luar Negeri, sementara permohonan dilakukan melalui Perwakilan Resmi di Indonesia. Contoh struktur tersebut terdapat pada Permenperin 7/2025.
Apakah importer menjadi pemegang Sertifikat SNI?
Tidak otomatis. Manufacturer, Perwakilan Resmi, importer dan pemegang sertifikat mempunyai peran yang harus dipisahkan sesuai regulasi.
Apakah manufacturer harus mempunyai Perwakilan Resmi?
Tergantung regulasi produk. Sejumlah regulasi baru Kementerian Perindustrian mensyaratkannya. Contoh Elektronika Rumah Tangga mensyaratkan Produsen di Luar Negeri mempunyai Perwakilan Resmi.
Apakah satu Perwakilan Resmi bisa mewakili banyak manufacturer?
Cek dahulu di Permenperin 7/2025 mempunyai batasan khusus terhadap hubungan Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi.
Apakah manufacturer China, Malaysia, Jepang atau Eropa dapat diproses?
Negara asal bukan satu-satunya faktor penentu. Yang diperiksa adalah regulasi produk, manufacturer, fasilitas, sistem, dokumen dan kemampuan memenuhi SNI.
Apakah auditor Lspro harus datang ke pabrik luar negeri?
Jika skema memerlukan audit fasilitas manufacturer, proses harus mengikuti ketentuan tersebut.
Produk kami OEM dari China menggunakan merek Indonesia. Bisa?
Struktur OEM, pemilik merek, manufacturer dan Perwakilan Resmi harus dinilai berdasarkan regulasi produk.
Apakah pengajuan dilakukan melalui SIINas?
Untuk produk dalam skema SNI Wajib Kementerian Perindustrian, pengajuan sertifikasi dilakukan melalui SIINas sesuai ketentuan layanan Kemenperin.
Cek SNI Wajib produk yang akan Anda impor di DCKONSULTAN
DCKONSULTAN membantu mengidentifikasi jalur pemenuhan SNI sebelum perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar untuk produksi, pengujian atau pengiriman.
DCKONSULTAN menyediakan jasa konsultansi, pelatihan, audit internal, gap assessment, final assessment dan pendampingan proses sertifikasi. DCKONSULTAN bukan Certification Body dan tidak menerbitkan ISO. Keputusan sertifikasi, akreditasi, registrasi atau persetujuan berada pada lembaga independen atau otoritas yang berwenang.
Newsletter
Berlangganan
Dapatkan update artikel ISO, training terbaru, dan promo khusus.