Pastikan produk memenuhi persyaratan teknis, pengujian, proses produksi, penandaan, dan pengawasan yang diwajibkan sebelum diproduksi, diimpor, diedarkan, atau diperdagangkan di Indonesia.
DCKONSULTAN mendampingi perusahaan mulai dari regulatory mapping, identifikasi SNI dan HS Code, gap assessment, pemetaan proses bisnis, penyusunan sistem pengendalian produksi, evaluasi pemasok, persiapan pengujian produk, audit internal, tinjauan manajemen, final assessment hingga pendampingan sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Produk.
Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Indonesia.
Kerangka hukum utamanya adalah:
PUU Nomor 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 34 Tahun 2018 masih menjadi dasar hukum utama sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional.
SNI dapat mencakup:
Jenis SNI di Indonesia ada 2 Yaitu:
SNI dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan konsistensi produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pasar atau menjadi dasar sertifikasi sukarela.
Untuk produk tertentu, pemberlakuan SNI dapat diwajibkan melalui regulasi kementerian atau lembaga yang berwenang.
Karena itu, status sebuah SNI yang masih "berlaku" tidak otomatis berarti seluruh produk yang tercakup di dalamnya wajib bersertifikat.
SNI Wajib adalah SNI yang penerapannya diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan atau regulasi teknis
Pemberlakuan wajib umumnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seperti: keselamatan; keamanan; kesehatan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; kepentingan nasional; persaingan usaha yang sehat; perlindungan konsumen; peningkatan daya saing industri.
Produk yang masuk dalam ruang lingkup regulasi wajib harus memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan sebelum diproduksi atau diedarkan sesuai batas waktu pemberlakuannya.
Kewajibannya dapat berlaku terhadap:
Ketentuan pastinya mengikuti regulasi teknis masing-masing produk.
Produkr tekstil dan consumer goods tertentu, termasuk produk yang memiliki batasan:
Produk impor yang termasuk ruang lingkup pemberlakuan SNI secara wajib juga harus memperhatikan persyaratan dalam regulasi produk.
Beberapa regulasi Kementerian Perindustrian mengatur permohonan Sertifikat SNI oleh produsen luar negeri melalui perwakilan resmi di Indonesia dan dilakukan secara elektronik melalui SIINas. Persyaratan tepatnya harus diperiksa berdasarkan peraturan produk karena mekanisme dapat berbeda antar produk.
Lihat pengurusan SNI untuk produk import.
Tidak. Hanya produk yang termasuk dalam regulasi teknis SNI Wajib yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Produk lain dapat menerapkan SNI secara sukarela.
Sampaikan nama produk, merek, model, fungsi, bahan, kapasitas, HS Code, lokasi produksi dan negara asal kepada tim DCKONSULTAN. Tim akan melakukan review awal
DCKONSULTAN menyediakan jasa konsultansi, pelatihan, audit internal, gap assessment, final assessment dan pendampingan proses sertifikasi. DCKONSULTAN bukan Certification Body dan tidak menerbitkan ISO. Keputusan sertifikasi, akreditasi, registrasi atau persetujuan berada pada lembaga independen atau otoritas yang berwenang.
Dapatkan update artikel ISO, training terbaru, dan promo khusus.